FaQ

Tentu bisa. Setelah jawaban kami kirim melalui email, masyarakat / wajib pajak dapat memberi balasan kembali jika tanggapan yang kami berikan belum dimengerti.

Masyarakat / wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak daerah melalui mitra pembayaran kami berdasar jenis pajak :

• PBB :

  1. Bank Jatim

  2. Bank Mandiri

  3. Kantor Pos / Agen Pos / Pospay

  4. BNI

  5. BTN

  6. OCBC – NISP

  7. Indomaret

  8. Alfamart

  9. Tektaya

  10. LinkAja

  11. Bukalapak

  12. Traveloka

  13. Tokopedia

  14. Fastpay

• Non PBB (BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Hotel)

  1. Bank Jatim

  2. Bank Mandiri

  3. Kantor Pos

Masyarakat atau wajib pajak dapat mengakses 

https://pbb.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/ 

untuk melakukan pengecekan tunggakan atas objek yang dimiliki menggunakan NOP (Nomor Objek Pajak).

Kami dapat membantu pengecekan NOP (Nomor Objek Pajak) dengan cara masyarakat / wajib pajak menunjukkan bukti kepemilikan & identitas bisa di kirim ke hotline 082121206168 / dibawa ke loket PBB untuk dicari NOP nya. Jika SPPT hilang, masyarakat / wajib pajak dapat mengajukan permohonan Salinan SPPT dengan formulir dan persyaratan melalui website https://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/web/salinan-sppt/.

Masyarakat / wajib pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sesuai dengan surat kepemilikan / sertifikat. Formulir dan persyaratan dapat dilihat melalui website https://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/web/mutasi-penuh/ untuk Mutasi Penuh, atau https://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/web/mutasi-pecah-gabung/ untuk Mutasi Pecah.

Dalam proses tukar menukar, kedua belah pihak saling memperoleh hak baru atas tanah dan/atau bangunan dari tukar menukar, sehingga kedua belah pihak terhutang BPHTB sesuai dengan nilai perolehan objek pajak atau nilai asset yang diperolehnya.

Jawaban :

Dalam proses tukar menukar, kedua belah pihak saling memperoleh hak baru atas tanah dan/atau bangunan dari tukar menukar, sehingga kedua belah pihak terhutang BPHTB sesuai dengan nilai perolehan objek pajak atau nilai asset yang diperolehnya.

Jawaban :

Ditegaskan bahwa objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek yang diperoleh oleh perorangan atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.Objek yang digunakan untuk kepentingan ibadah dimaksud dapat dibuktikan dengan Izin Mendirikan Bangunan ataupun keterangan peruntukan objek dari pejabat yang berwenang sesuai dengan letak objek.

Ketentuan dimaksud mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Jawaban :

Objek yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain dengan tidak ada perubahan nama yang dilakukan sebelum berakhirnya hak. terhadap  pemohon hak baru dimaksud diberikan surat keterangan bukan objek BPHTB

Jawaban ;

APHB atau akta pembagian hak bersama tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun  2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang diatur dalam ketentuan ini adalah Pemisahan Hak Yang Mengakibatkan Peralihan, atau di kalangan PPAT atau Notaris biasanya dinayatan sebagai APHB

a.    Pemisahan Hak bebas / terbuka / perbuatan hukum

Akta yang dibuat atas suatu aset oleh dua orang atau lebih dimana besarnya kepemilikan atas aset tersebut sangat tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh mereka.Kegiatan yang mereka lakukan

tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan hukumkarena mereka secara sadar dan sah membuat kesepatakan hukum atas suatu aset.

Contoh :

Kepemilikan bersama atas suatu aset yang dibuat oleh 3 (tiga) orang dewasa dengan proporsi pembagian asetnya adalah 20 %, 30 % dan 50 %.Hal tersebut bebas dilakukan oleh siapapun walaupun tanpa hubungan keluarga atau saudara dan besarnya hak atas aset tersebut juga bebas ditentukan oleh mereka sesuai kesepakatan bersama.

b.    Pemisahan  yang terikat/tertutup

Akta yang dibuat atas suatu aset oleh dua orang atau lebih karena adanya peristiwa waris, jadi permohon disini terbatas masih ada hubungan saudara atau keluarga dengan pewaris atau dengan kata lain sifatnya tertutup hanya untuk ahli waris.

Contoh :

Pewaris meninggalkan satu aset dengan ahli waris satu  isteri dengan 4 orang anak. Hukum waris yang digunakan adalah hukum Indonesia. Maka APHB didaftarkan atas nama ahli waris baru kemudian dibuat pembagian hak pada masing-masing ahli waris. Besarnya bagian masing-masing pihak adalah 50 persen isteri dari harta gono gini, 50 % lainnya adalah bagian dari isteri dan 4 orang anaknya masing-masing 10 %. Ketika APHB dimohonkan oleh isteri maka objek yang dimohonkan hakny dalam APHB oleh isteri adalah jumlah objek keseluruhan 100 %, objek yang menjadi bagian dari isteri 60 %, objek yang bukan bagian dari isteri yang di APHB adalah 100%-60%=40 % , maka penulisan APHB nya adalah 40/100 atau 4/10.

Apakah dapat dilakukan verifikasi ataupun pembayaran  BPHTB apabila terdapat perbedaan luas tanah di sertifikat tidak sama dengan luas tanah di SPPT PBB-P2 karena SPPT PBB-P2 belum dilakukan pemecahan ?

Jawaban :

a. Tidak dapat karena NJOP PBB-P2 atas objek belum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam sertifikat.

b. Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak, NJOP PBB-P2 dapat didasarkan pada Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (SKNJOP). SKNJOP dimaksud bersifat sementara.